Forum dan Komunitas Teknik Sipil Indonesia | Indonesian Civil Engineering Forum and Community

Pimpinan DPR memberi peringatan keras secara tertulis kepada Sekjen DPR Nining Indra Saleh, terkait besarnya anggaran renovasi ruangan Banggar yang mencapai Rp 20 miliar.
Pimpinan Dewan juga akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi anggaran tersebut. “Saya sudah telepon BPKP, saya minta investigasi. Kalau ada unsur mark up, serahkan ke KPK,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie.
Selain itu, pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang proses tender yang penuh nuansa KKN dan sudah diteruskan kepada Nining untuk ditindak lanjuti.
”Tapi, sampai sekarang tidak ada laporan tindak lanjutnya, justru praktik tersebut masih berlangsung dengan pola-pola yang secara nyata bisa dilihat mahalnya setiap barang yang dibeli dengan alasan spresifikasinya khusus,” papar Marzuki.
Menurut dia, Sekjen DPR tidak mengindahkan beberapa peringatan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pimpinan.
”Peringatan ini saya berikan karena mempertimbangkan berbagai hal yang selama ini, menurut saya tidak sesuai aturan kerja yang sehat di lingkungan kesekjenan DPR. Paling tidak saya mencatat ada beberapa hal lain yang mendorong saya memutuskan hal itu,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta , kemarin.
Marzuki menyatakan, sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, dia pernah memerintah Sekjen untuk menggandakan dokumen rapat BURT untuk menindaklanjuti lemahnya komunikasi anggota BURT dengan masing-masing fraksi.
Dia menilai biaya konsultan renovasi ruang banggar yang hampir Rp 800 juta untuk ruangan sekecil itu, sudah menunjukkan ketidakbenaran Sekjen dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengemban amanah rakyat.
”Sekjen harusnya sebagai wakil pemerintah, tahu persis standard bangunan negara, standard ruang rapat negara. Jangan bermain di antara ketidakmengertian anggota Dewan sebagai orang politik. Kalau Sekjen merasa benar dengan tindakannya, saya minta segera saja mengundurkan diri, karena jelas hal tersebut sangat menyakiti hati rakyat,” tegasnya.
Dia mengatakan, Sekjen DPR bisa dipecat kapan saja, jika semua pimpinan DPR memiliki kesepakatan untuk memecat. Namun menurut dia semua itu ada prosedurnya.  Sementara itu, kontroversi renovasi ruang rapat Banggar yang menelan anggaran Rp 20 miliar membuat anggota Banggar dari FPAN, Taslim mengundurkan diri.
Dia mengatakan, pengunduran dirinya ini terkait ketidaknyamannya untuk mengikuti rapat di ruang baru Banggar dan kegelisahannya melihat ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat yang dikunjunginya, seperti di Mesuji, Aceh, dan Sumatera Utara.  ”Sebagai anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, digabung dengan situasi masyarakat, situasi politik, dan situasi ekonomi maka saya nyatakan mengundurkan diri dari anggota Badan Anggaran DPR ,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Namun, di sisi yang lain justru ada kebijakan anggaran yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satunya adalah anggaran renovasi ruang rapat Banggar yang nilainya fantastis.
” Ada disebut bahwa ini atas permintaan Banggar. Padahal kami sendiri tidak membahas itu. Cara-cara seperti ini harus dihindari bersama,” kata Taslim.
Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo mendesak agar meja dan kursi impor di ruang Badan Anggaran DPR, dibongkar dan diganti. Sebab, penggunaan mebel impor telah melukai hati rakyat.
Menurut dia, penggunaan mebel impor sama saja mengecilkan produk dalam negeri. Padahal, meja dan kursi buatan Indonesia tidak kalah bagus dibanding buatan luar negeri.
 Untuk itu, dia mendesak agar siapapun yang bertanggung jawab atas mahalnya biaya renovasi ruang Banggar, diungkap, termasuk mengevaluasi keputusan Sekjen DPR merenovasi ruang rapat Banggar. Ruang mewah itu dilengkapi dengan lighting system atau pencahayaan yang kabarnya menelan anggaran hampir Rp 250 juta. Tak hanya itu, kursinya diimpor dari Jerman. Jumlahnya sekitar 200 unit.  Ruang baru Banggar seharga Rp 20 miliar itu dilengkapi 200-an kursi ergonomis yang menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan karpet impor serta berperedam suara. Untuk kursi ruang pimpinan Banggar, dikabarnya harganya rata-rata Rp 12 juta, sedangkan anggota sekitar Rp 5 jutaan.
Ruang tersebut juga dilengkapi karpet impor merk Miliken. Harganya ditaksir Rp 5 juta per meter. Terdapat juga 3 TV wall berukuran 3x2 meter yang disusun dari 12 unit TV LCD tanpa bingkai yang per unitnya sekitar Rp 5 juta. Total untuk tiga TV wall ini sekitar Rp 180 juta.
Mengenai sistem pencahayaan di ruang Banggar DPR, menurut Marzuki, memang sangat mewah.
Sementara itu, KPK akan menelaah laporan anggota DPR terkait proyek ruang Banggar. ”Itu laporan awal,” kata Jubir KPK Johan Budi SP.

sumber: suara merdeka